Perluasan Area TPA Punggur, 55 KK Warga Tolak Tanpa Ganti Rugi

Kepri, Nasioanl266 Dilihat

Batam, Mediakeprinews.com- Dalam RDP Dipimpin oleh Sekretaris Komisi 1,Ruslan. didampingi oleh Yudi kurnain, Pemindahan warga untuk perluasan area TPA,relokasi atau ganti rugi belum ada kepastian dari pemerintah,

Dalam RDP tersebut, Ketua RT, Zainal Arifin, mewakili warga nya, menyampaikan, “Warga menolak pindah karena pihak pemerintah tidak memberikan ganti rugi. Warga merasa bahwa itu tidak manusiawi, karena mereka hanya disuruh pindah, tapi tidak ada ganti rugi,” ujarnya.
“Warga tidak semua mau pindah dengan alasan tidak sesuai harapan,” ujar Ketua RT saat RDP, (6/9/2018)

Dalam undangan DRPD “Lurah Syafaal terkejut dengan adanya undangan RDP karena sebelumnya tidak ada masalah, ” ujarnya.
“Lurah Syafaal menghimbau untuk warga yang masih bertahan, untuk dapat segera dengan kesadaran sendiri pindah ke tempat dimana warga lain sudah pindah. Karena lokasi akan di pakai penambahan perluasan area TPA semua warga harus di relokasi ,” katanya.

Kuasa hukum dari LBH Mandiri, Saidi Amin.SH., menyampaikan, “Warga tidak masalah di relokasi tapi ke lokasi yang lebih baik,” tuturnya. “ harapannya bisa pemerintah memberikan lokasinya yang lebih baik (legal), karena mengingat warga sudah lama tinggal di tempat itu. Kurang lebih 17 tahun mereka tempati. Dan disuruh pindah begitu saja, pihak warga wajar menolak,” katanya.

Sekretaris Komisi 1 Ruslan megatakan “Supaya pihak pemerintah mencari solusi jalan keluar untuk warga yang sudah lama tinggal di TPA. Dan mereka sudah tinggal di TPA ini selama kurang lebih 17 tahun,

“Sebenarnya, TPA itu tidak diperuntukkan untuk pemukiman warga. Tapi karena kondisi saat ini sudah seperti itu, kita menghimbau pemerintah untuk mencari solusi dan relokasi warga ke tempat yang lebih baik lagi,” ujarnya.

“Dan kesimpulannya, untuk sementara, relokasi dihentikan sampai ada solusi dari pemerintah untuk warga TPA Punggur,” tukasnya.

“Kedepannya, dihimbau untuk pemerintah, kalau ada pemindahan warga atau relokasi warga, mohon dikoordinasikan ke pihak DPRD. Supaya tidak terjadi masalah di tenga tenga masyarakat. Karena kita bagian dari pemerintahan, sama-sama mencari solusi,” tutupnya. (Ag)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.